NASIONAL – Dewan Pengurus Pusat (DPP) Komite Wartawan Indonesia Perjuangan (KWIP) melalui Fran Klin Dilano sekertaris Jendral (Sekjen) mewakili ketua umum Deferi Zan, memberikan himbuan kepada seluruh anggota untuk paham undang-undang pers dan memahami kode etik wartawan. Selasa 10 Juni 2025.
Hal itu di tekankan kepada seluruh anggota KWIP itu sendiri, baik yang berada di DPP, DPD dan DPC di seluruh Indonesia, agar tidak terjadi ketimpangan pemahaman, antara wartawan dan semua pihak.
Karena menurutnya, di dalam undang-undang Pers sudah mengatur secara komplit memiliki beberapa fungsi penting di dalamnya terhadap wartawan di antaranya mengatur tentang hak dan kewajiban.
“UU Pers di dalamnya sudah jelas berisikan perlindungan kebebasan pers, mengatur hak dan kewajiban wartawan, menjamin independensi pers, mengatur etika jurnalistik dan melindungi wartawan dari ancaman dan kekerasan” terang Sekjen DPP KWIP, Fran Klin, usai mengikuti rapat kegiatan rutin keorganisasian di Kotabumi.
Kemudian, lanjutnya, kode etik yang di dalamnya mengatur tentang etika seorang wartawan. Semestinya dapat di pahami betul oleh seorang jurnalis agar tentang hak dan kewajiban dapat berjalan sesuai dengan semestinya.
“Jadi kami menghimbau untuk seluruh wartawan dari berbagai perusahan pers yang tergabung di dalam KWIP baik di daerah dan provinsi untuk dapat mengerti undang-undang Pers dan kode etik.
Karena, atas pelanggaran yang terjadi oleh para jurnalis terhadap UU Pers dan kode etik, tentunya terdapat sanksi dari organisasi dan bisa jadi terdapat sanksi dari perusahaan pers itu sendiri. Sanksi terberat dari KWIP tentunya dapat di non aktifkan sebagai anggota” tambah Fran Klin.
Sementara sebagai informasi, organisasi kewartawanan KWIP terbentuk pada tanggal 23 Januari tahun 2023, di mana kini, KWIP sudah semakin berkembang terbentuk DPD dan DPC mulai dari kepulauan Sumatera hingga pulau Jawa. (Shanti-Humas DPP KWIP)
